Ada Petugas KPPS Meninggal, Perludem: Beban Kerja Non-rasional

WESTERNBLOG.XYZ - Sejumlah petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena kelelahan. Asosiasi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap pemilu serentak dengan 5 surat suara untuk membuat beban kerja petugas KPPS tidak rasional.

"Jadi ini membuktikan bahwa 5 surat suara serentak tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusia dari orang-orang yang memegangnya. Jadi pemilihan 5 surat suara secara serentak tidak sesuai dengan kapasitas manusia dari orang-orang yang bertanggung jawab.

Karena beban (kerjanya) menjadi tidak rasional dan sangat berlebihan di luar kapasitas dan kemampuan normal, "kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat dihubungi, Jumat (20/4/2019).

Titi menekankan bahwa pemilu tidak hanya dapat diselenggarakan atau tidak, tetapi juga harus diselenggarakan secara efektif dan profesional. Menurut Titi, pemilihan serentak kuantitas penyelenggara yang meninggal dalam tugas meningkat dari pemilihan sebelumnya.

"Memang, dalam pemilihan sebelumnya, terutama dalam pemilihan legislatif, sejumlah penyelenggara yang sakit karena kelelahan dan juga meninggal.

Namun dalam pemilihan serentak kali ini jumlahnya melejit, dalam arti bertambah, karena ada polisi ( yang meninggal), 10 petugas di Jawa Barat, belum lagi di beberapa daerah lain, "katanya.


Titi menilai bahwa pada saat yang sama pemilihan sulit untuk membuat petugas KPPS bekerja secara efektif dan optimal di TPS karena beban kerja yang sangat besar. Ini menambah tekanan besar dari masyarakat.

"Jadi jika dalam beberapa kasus tidak disengaja, tidak akurat, ketidakakuratan dalam proses penghitungan menjadi sangat manusiawi, karena beban yang mereka (dapat) katakan hampir tidak masuk akal," katanya.

Perludem juga memberikan rekomendasi untuk pemilu serentak yang akan datang, tanpa harus kembali ke pola pemilu yang lama.

Titi mengusulkan agar pemilihan yang akan datang dipisahkan antara pemilihan presiden, pemilihan legislatif Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan DPRD.

"Yang kami usulkan adalah ada dua pemilihan serentak, jadi pemilihan serentak nasional memilih presiden, DPR dan DPD. Jadi masalahnya adalah masalah nasional karena yang dipilih adalah presiden, DPR dan DPD. Saya pikir itu bagus dari dari sisi beban pemilih, peserta, penyelenggara sangat rasional, sangat wajar, "jelasnya.

"Sekarang, dalam waktu 30 bulan atau 2 setengah tahun, diikuti dengan pemilihan kepala daerah serentak, ini untuk memilih kepala daerah dan DPRD.

Ini juga untuk mengakhiri wacana daerah langsung atau tidak langsung tentang pemilihan, dan juga membuat masalah daerah benar-benar menjadi perhatian. "Selama proses pemilihan," lanjutnya.


Perludem juga merekomendasikan di masa depan sehingga proses rekapitulasi pemilu telah menerapkan rekapitulasi elektronik. Beban petugas KPPS dalam mengisi rekapitulasi manual juga memberatkan petugas.

"Terus terang beban mengisi formulir itu memberatkan. Jadi beban ekstra sangat luar biasa, karena ada begitu banyak, formulir untuk saksi, formulir untuk pengawas, bayangkan ada 16 peserta, artinya 16 salinan. Butuh waktu dan kerja keras. Jadi selain mengubah skema simultan pemilu juga diikuti kita mulai harus mempertimbangkan, menerapkan rekapitulasi suara elektronik, "tambahnya.

Titi juga mengungkapkan bahwa dalam pemilihan ini para petugas KPPS tidak didukung oleh daya dukung yang memadai dan seimbang. "Dalam hal asuransi kesehatan dan pekerjaan, mereka benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Padahal apa yang mereka lakukan sangat berisiko," katanya.

Sumber