Setelah SBY Bermanuver, Kini Giliran PAN Yang Bermanuver Usai Pilpres !
 |
| Prefensi dari pihak ketiga |
Ini juga mendukung dua Demokrat dan elit PAN yang mengisyaratkan mereka akan meninggalkan Prabowo Subianto dalam koalisi.
Wakil Ketua PAN, Bara Hasibuan, mengatakan bahwa semua kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Bisa jadi PAN di masa depan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Menerima kontrak politik PAN hanya akan berakhir hingga pemilihan presiden.
"Komitmen kami hanya untuk pemilihan presiden, tetapi kami masih menunggu perhitungan KPU. Setelah itu kami memiliki kegiatan selama lima tahun ke depan, beri kami apa yang kami berikan kepada bangsa ini," kata Bara Kompilasi Dukungan, Selasa (7/7) 5).
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menolak bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bara mengatakan semuanya bisa dibicarakan. Yang pasti keputusan PAN itu yang terbaik dari partai.
"Ya, kami akan membahas semuanya, kami membuat keputusan yang rasional. Tidak secara emosional, tidak suka dan tidak suka. Rasional dalam arti apa yang terbaik untuk PAN," kata Bara.
Kata Bara, sepanjang sejarah. Biasanya PAN akan menemukan cara terbaik setelah Pemilu 2019.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Dia mengatakan, jika Jokowi-Ma'ruf Amin diputuskan untuk menang. Jadi itu juga pertanda bahwa koalisi Prabowo-Sandi dengan Partai Demokrat sudah berakhir.
"Kalau Pak Prabowo menang, Demokrat punya kebijakan moral dalam mengawal pemerintah. Tapi kalau Pak Jokowi diputuskan menang. Jadi kerja sama koalisi berakhir, karena pemilihan presiden berakhir," kata Ferdinand.
Akankah Partai memutuskan yang mana yang akan dipilih? Masih akan menunggu. Atau bergabunglah dengan Jokowi-Ma'ruf Amin di mitra koalisi pemerintah.
Ferdinand melanjutkan, kemudian disepakati bahwa Demokrat akan ditawari Jokowi untuk bekerja sama dalam koalisi, sehingga ada tahapan yang perlu dilakukan. Seperti diskusi di majelis internal Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi sikap Partai Demokrat menentukan bahwa ada keputusan resmi dari KPU," kata Ferdinand.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan bahwa kedua pihak memiliki kesempatan untuk menerima Prabowo karena ada yang ingin mendapatkan pada tahun 2019, misalnya tentang kuota kursi menteri.
"Politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Karena itu, jika partai yang dikalahkan kemarin dan menyeberang adalah hal yang wajar." Pemenang harus merangkul yang kalah, dan yang kalah juga membutuhkan pemenang, "katanya.
Ujang juga menilai proses penghitungan KPU selesai. Partai-partai yang mendukung Prabowo-Sandi sudah dengan caranya sendiri. Contohnya adalah Demokrat dan PAN. Apalagi, politisi Partai Demokrat Andi Arief memberikan kritik pedas terhadap data 62 persen yang diperoleh Prabowo Subianto.
"Ini koalisi koalisi Prabowo yang telah berjalan dengan caranya sendiri. Di mana Demokrat, di mana PAN telah, dan di mana wakil presiden Sandiaga Uno. Dia lebih keren dengan kegiatannya sendiri," katanya.
Jadikan ini yang membuat koalisi Prabowo-Sandi begitu rapuh. Karena PAN dan Demokrat mendapat persetujuan logis, mereka tetap berada di koalisi dan kuota menteri tidak akan tersedia.
"Jika harus disetujui, harus siap, harus siap sulit. Ini adalah perdebatan antara PAN dan Demokrat siap untuk itu," katanya.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, memang sejak awal Partai Demokrat telah dianggap tidak benar-benar cocok dengan koalisi Prabowo-Sandi.
Ini karena Demokrat berbeda dari koalisi lainnya. Misalnya, selalu memberikan kritik pedas ke camp 02 melalui Andi Arief.
Selain itu, peluang Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin tidak sebesar itu. Alasannya, ada hubungan tidak harmonis antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Demokrat, dan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ini bukan masalah yang mudah. Memasukkan Demokrat ke dalam kabinet bukanlah masalah yang mudah," katanya.
Partai Demokrat memasuki Kabinet sudah tidak ada lagi. Jadi kader Demokrat tidak akan memberikan kritik kepada koalisi. Karena refleksi dari koalisi Prabowo-Sandi, Andi Arief sering memberikan kritik pedas. Selain itu, Demokrat sepakat untuk diberi kuota menteri agar AHY melicinkan jalan pada 2024 mendatang.
"Jika AHY menjadi menteri, itu juga bisa mengulangi kesuksesan SBY," katanya.
Koalisi Jokowi-Ma'ruf yang terdiri dari sembilan partai dengan masuknya PAN dan Demokrat juga tidak 'bahagia'. Karena masing-masing pihak juga ingin mendapat bagian di kabinet pada 2019. Tidak perlu menambah gemuk untuk koalisi.
"Karena percakapan untuk menjadi menteri atau memasuki kabinet ini tidak mudah. Karena komposisi pendukung 01 juga penuh dan ketat." Mereka tidak senang dengan perubahan yang akan datang ini, "katanya.
Mengundang, pertemuan antara Jokowi dan Zulkifli Hasan dan AHY ini adalah tentang politik yang tidak terkait dengan koalisi. "Ada kemungkinan bahwa istana Jokowi hanya untuk menjinakkan pertemuan sehingga tidak sulit. Satu per satu 02 kamp diundang untuk menyalin. Itu bukan untuk memperpanjang panjangnya, hanya untuk mendinginkan ketegangan," katanya.
BPN siap ditinggalkan oleh Demokrat dan PAN
Anggota Dewan Pengarah Nasional Kemenangan (BPN), Fadli Zon juga siap mengeluarkan risiko yang dikeluarkan Demokrat dan PAN. Karena dia tidak dapat menyangkal bahwa kedua partai tetap berada dalam koalisi.
"Ya, jika itu cocok untuk saya, setiap partai harus memiliki sikap dalam hal-hal yang bertentangan dengan pemilu. Harap tepat untuk setiap partai politik," kata Fadli.
Namun, Wakil Ketua Partai Gerindra mengatakan, hingga kini kedua partai ini tetap bersama dengan Prabowo-Sandi. Saat ini belum ada yang membahas arah koalisi. Semua proses penghitungan suara.
"Yang saya tahu sejauh ini adalah bahwa tidak ada masalah. Belum, sampai sekarang masih ada masalah yang solid. Jika ada sedikit perbedaan politik yang biasa. Apalagi antar partai, hanya di dalam partai itu normal," katanya .
Tentang dua pihak yang telah menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf, ini juga dibahas dengan baik oleh Tim Kampanye Nasional (TKN).
Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa kedua pihak yang harus bergabung dengan pemerintah terbuka lebar. Hanya saja perlu ada diskusi yang lebih baik antara pihak-pihak koalisi.
"Ya, bagi kita untuk bergabung dengannya, Demokrat secara terbuka menyambut kami. Jika ada pembicaraan tentang itu. Perlu ada diskusi yang lebih jelas dengan Anggota Tabrakan Indonesia yang Bekerja," kata Ace.
"Prinsip kami bagi kami sangat terbuka, karena formula koalisi dapat bervariasi. Pemerintah juga dapat menambahkan koalisi," tambahnya.
Ace mengatakan, sampai sekarang di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin belum ada diskusi tentang PAN dan Demokrat. Namun, Jokowi sepakat ingin mengundang kedua belah pihak untuk meminta perwakilan mereka.
"Saya kira tidak ada diskusi seperti itu. Saya pikir komunikasi Pak Jokowi dengan ketua partai harus dimulai sekarang," pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar